PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sepanjang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kehadiran Notaris sangat dibutuhkan dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat terutama untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam pembuatan suatu akta Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 B.W. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila terjadi perselisihan para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Suatu akta mengenai perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka akta tersebut menjadi dapat dibatalkan (vernietigbaar) dan/atau batal demi hukum (nietig). Notaris yang tidak melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi perdata yang dapat dikenakan oleh Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan sanksi pidana terjadi karena adanya tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan jabatannya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tesis ini penulis lebih menspesifikasikan pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta dan akibat hukum atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku