PENETAPAN MITRA KERJA SAMA EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI

Minyak Bumi dan Gas Bumi (selanjutnya ditulis migas) merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi, seperti bahan tambang lainnya, migas juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable). Di Indonesia, pemerintah berkewajiban menjamin persediaan kebutuhan energi dalam negeri, sehingga potensi cadangan migas harus dieksplorasi secara optimal. Namun, pengelolaan migas harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tujuan utama pengelolaannya, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat terwujud. Oleh karenanya, pemerintah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan migas dengan bingkai peraturan perundang-undangan. Pemerintah mempunyai peran yang sentral dalam memilih pihak yang nantinya mengelola sumber daya migas Indonesia, dengan didahului prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tetap saja segala prosedur pemerintah tidak terlepas dari sorotan adanya praktek-praktek yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam tesis ini, akan dipaparkan mengenai prosedur dan tata cara pemilihan mitra kerja sama dalam pengelolaan migas Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semoga tesis ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya