EKSEKUSI PUTUSAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Keberadaan suatu aturan hukum sangatlah penting dalam kehidupan bernegara maupun beragama bagi umat manusia yang mendambakan ketenangan. Pemerintah membuat aturan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lain bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketenangan dalam hidup.Pomeo Ubi Sociates ini ius mengandung pengertian dimana ada manusia disana ada kehidupan merupakan sebuah ungkapan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial yang bersifat universal. Hukum juga dibentuk untuk melindungi kepentingan negara, terutama dari tindak pidana korupsi yang saat ini di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tindak pidana korupsi seperti sudah membudaya, menggerogoti dan menghancurkan sendi-sendi pembangunan dan tatanan kehidupan bernegara. Untuk itulah diperlukan tindakan tegas dan nyata dalam pemberantasan korupsi dengan penjatuhan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera, namun demikian para pelaku tindak pidana korupsi setelah menjalani proses persidangan di pengadilan negeri selalu berupaya mmeloloskan diri dari jeratan pemidanaan, dengan melakukan upaya hukum baik banding maupun upaya hukum luar biasa berupa kasasi dan peninjauan kembali. Upaya pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa selaku Eksekutor khususnya terhadap pelaksanaan putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, ketika terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan mendapatkan putusan yang berbeda dengan putusan Kasasi, Kesulitan tersebut manakala Jaksa telah melaksanakan Putusan kasasi dengan melaksanakan pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan uang pengganti dan pelaksanaan atas barang bukti akan timbul persoalan bagi Jaksa ketika putusan Peninjauan kembalinya berbeda dengan Putusan Kasasi tersebut, karena Jaksa harus melaksanakan Putusan Penijauan kembali, sedangkan sebelumnya Jaksa Pun sudah melaksanakan Putusan kasasi terdahulu. Sehingga dengan demikian perlu dipikirkan perangkat hukum yang membatasi tenggang waktu pengajuan peninjauan yang selama ini tidak diatur