PENANDATANGANAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Pasal 16 huruf l UUJN menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Setelah akta notaris tersebut dibacakan dan pada saat itu juga akta tersebut ditandatangani, berarti bahwa pembacaan akta dan penandatanganan akta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di dalam praktek di lapangan sering terjadi penandatangan dan pembacaan oleh notaris ditunda sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada penandatanganan para pihak dalam pembuatan akta notaris. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah kedudukan para pihak dalam penandatangan akta, dan akibat hukum terhadap akta dan Notaris yang menandatangani yang tidak didasarkan pada kesepakatan para pihak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan para pihak dalam penandatanganan akta notaris adalah sebagai pihak penghadap, sebagai pihak yang mempunyai maksud untuk membuat akta di hadapan notaris. Akibat hukum terhadap Akta dan Notaris yang menandatangani tidak didasarkan pada kesepakatan para pihak adalah akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, maka akta yang dibuat tidak sesuai dengan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, dan dapat digunakan sebagai alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menggugat ganti kerugian terhadap notaris sesuai dengan ketentuan pasal 84 UUJN