Add to ORKGBenda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sejak Indonesia merdeka dan sejak mulai berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) No. 3 Prp Tahun 1960 ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Muda Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini adalah batasan tanah bekas hak barat yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (satatue approach) dan pendekatan kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Benda tetap milik pe...
Seringkali akibat hukum dari perkawinan khususnya perkawinan campuran yang mana para pihak mendapatk...
Pengaturan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 21 UUPA, sedangkan pe...
Dalam Konteks bernegara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan negara hukum wajib berperan akt...
Dua prinsip yang saling bertentangan tentang hukum tanah yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-U...
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang penggunaannya dilimpahkan langsung...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yang berarti ...
Konflik sosial, termasuk sengketa tanah, sering muncul terkait tanah milik negara yang belum diserti...
Konflik sosial, termasuk sengketa tanah, sering muncul terkait tanah milik negara yang belum diserti...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi peraturan perundangan t...
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya se...
Seringkali akibat hukum dari perkawinan khususnya perkawinan campuran yang mana para pihak mendapatk...
Pengaturan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 21 UUPA, sedangkan pe...
Dalam Konteks bernegara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan negara hukum wajib berperan akt...
Dua prinsip yang saling bertentangan tentang hukum tanah yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-U...
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang penggunaannya dilimpahkan langsung...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Skripsi ini membahas mengenai kepemilikan hak - hak atas tanah bagi warga negara asing yang melakuka...
Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yang berarti ...
Konflik sosial, termasuk sengketa tanah, sering muncul terkait tanah milik negara yang belum diserti...
Konflik sosial, termasuk sengketa tanah, sering muncul terkait tanah milik negara yang belum diserti...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri mel...
Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi peraturan perundangan t...
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya se...
Seringkali akibat hukum dari perkawinan khususnya perkawinan campuran yang mana para pihak mendapatk...
Pengaturan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 21 UUPA, sedangkan pe...
Dalam Konteks bernegara, Indonesia sebagai negara kesejahteraan dan negara hukum wajib berperan akt...