EKSISTENSI PETA BIDANG TANAH DALAM PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK MELALUI JUAL BELI TANAH

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah mengenai sebagian luas tanah dari Sertipikat Hak Milik yang dialihkan melalui jual beli kepada pihak lain diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peralihan sebagian luas tanah dari Sertipikat Hak Milik wajib dilakukan pengukuran terlebih dahulu agar diperoleh peta bidang tanah yang baru. Dalam peta bidang tanah memuat letak tanah, nama pemohon, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), luas, keadaan tanah dan status tanah. Selanjutnya pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT wajib mencantumkan nomor Sertipikat Hak Milik dengan NIB serta luas tanah yang telah diuraikan dalam peta bidang tanah. PPAT tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli atas sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar atau tanah milik adat, sebelum diukur oleh Kantor Pertanahan dan diberikan NIB. Kedudukan peta bidang tanah begitu penting karena sebagai pedoman dalam pembuatan Akta Jual Beli atas pemecahan Sertipikat Hak Milik. Apabila peta bidang tanah belum diperoleh, maka pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai eksistensi peta bidang tanah atas pemecahan Sertipikat Hak Milik melalui jual beli tanah. Oleh karena itu PPAT wajib memperoleh peta bidang tanah sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli atas Hak Milik yang akan dialihkan