KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA

Adanya kelonggaran kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (l) dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (U.U.J.N.) melatar belakangi penelitian ini. Karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam U.U.J.N. malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya aturan dalam pasal 16 ayat (7) U.U.J.N. Permasalahan yang diangkat ialah apakah kewajiban Notaris dalam membacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang Kenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yang hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan pada perubahan U.U.J.N. pada masa yang akan datang, khususnya tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, pertama manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan U.U.J.N pada khususnya dengan memberikan kajian dari pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) U.U.J.N. tentang kewajiban yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan penyempurnaan aturan tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam U.U.J.N. di masa yang akan datang. Kedua, manfaat praktis untuk memperkaya studi tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, sehingga diharapkan berguna bagi pendidikan hukum dan bagi praktisi hukum, khususnya praktisi di bidang Kenotariatan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yang dipakai adalah Penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini ditujukan untuk meneliti norma dan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban Notaris dalam membacakan akta. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)