PAJAK BUMI dan BANGUNAN ATAS TANAH KAS DESA

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 pengganti Undang-Undang No.12 Tahun 1985, tanah kas desa adalah bagian dari obyek pajak yang harus membayar /menyetorkan PBB sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan tidak ada perlakuan khusus mengenai pembayarannya meski status tanah tersebut tanah kas desa. Sedangkan pelaksanaan pembayarannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.04/1985 Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1), dan yang berhak melakukan pembayaran/penyetoran PBB atas tanah kas desa adalah pamong desa, dan apabila tanah tersebut dikerjakan atau dimanfaatkan oleh penyewa, maka yang bertanggung jawab membayar adalah pihak penyewa