HAK PENGINGKARAN ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 ayat 2 disebutkan suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Namun dalam perkembangan terakhir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ketentuan mengenai jangka waktu untuk mengajukan hak pengingkaran anak tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 102 KHI, tidak dijadikan landasan bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan. Seperti dalam kasus perceraian artis Rahma Azhari dengan Rauf, hak untuk mengajukan pengingkaran anak dapat dilakukan oleh sang ayah dengan menyimpangi ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisa permasalahan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian di dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Apakah tes DNA dapat dipakai sebagai alat bukti di dalam pengingkaran anak. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum dengan dikabulkannya permohonan pengingkaran anak Berdasarkan analisa terhadap permasalahan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dengan adanya hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis, hasil tes DNA darah dapat diterima sebagai salah satu bukti disamping alat bukti yang lain. Dengan alat bukti tersebut maka pengingkaran anak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Karena hal tersebut merupakan hal penting di dalam kelangsungan kehidupan di dalam berumah tangga. Implikasi dari keputusan yang diberikan oleh hakim tersebut akan sangat berpengaruh sekali terhadap nasab/keturunan, hak-hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan juga akan berpengaruh terhadap hak perwalian, perkawinan dan pewarisan. Begitu pentingnya permasalahan pengingkaran anak tersebut bagi masa depan seorang anak, maka jika undang-undang hanya menetapkan waktu saja tanpa disertai alasan-alasan hukum yang jelas, maka hal tersebut akan memberikan rasa ketidakadilan. Dan Dengan dikabulkannya permohonan pengingkaran anak tersebut maka anak yang lahir merupakan anak luar kawin. sehingga kedudukan anak dalam hal ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, yang berarti hanya ibunya yang dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya untuk kepentingan anak tersebut