PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

Pada perkembangannya, sekarang ini banyak dari orang asing yang memutuskan untuk menetap di Indonesia baik untuk berusaha maupun untuk tempat tinggal. Orang asing yang memutuskan untuk menetap di Indonesia ini memerlukan tempat tinggal, sehingga tidak jarang mereka tidak hanya menyewa rumah namun menguasai tanah serta bangunan yang ada diatasnya, baik untuk tempat tinggal maupun untuk usaha. Prosedur perolehan penguasaan tanah dan atau untuk bangunan bagi orang asing yang berada di Indonesia dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat. Adapun tata caranya adalah Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan setempat, setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan memeriksa dan meneliti kelengkapan data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan dan mencatat dalam formulir yang telah disediakan, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Hak atas tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah, dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya, dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai alasan penolakannya; Pada prakteknya ternyata ditemukan bentuk-bentuk penyelundupan hukum dalam penguasaan tanah dan atau bangunan oleh orang asing. Bentuk-bentuk penyelundupan hukum tersebut antara lain: Penguasaan tanah dan atau bangunan oleh orang asing dengan jalan menggunakan nama orang lain atau pinjam nama (nominee), penguasaan tanah dan atau bangunan oleh orang asing dengan cara sewa menyewa, tetapi baik harga sewa maupun jangka waktu sewanya diluar batas kewajaran, penguasaan tanah dan atau bangunan dengan cara pemberian hak tanggungan oleh orang asing, penguasaan tanah dan atau bangunan oleh pasangan kawin beda kewarganegaraan yang tidak mempunyai perjanjian khusus mengenai pemisahan harta