HAPUSNYA HAK ATAS TANAH AKIBAT TANAH TERLANTAR

Beberapa sebab hapusnya hak atas tanah, salah satunya karena tanahnya diterlantarkan oleh pemegang haknya dan tidak dipergunakan, tidak diusahakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya atas dasar penguasaannya. Kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan berlarut � larut berkepanjangan tanpa batas waktu. Pemerintah telah mengantisipasi adanya tanah terlatar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dari hasil pantauan Pemerintah pada saat itu bahwa keberadaan tanah terlantar menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkunga, sehingga perlu pengaturan kembali sehubungan dengan kurang efektif peraturan tersebut untuk penyelesaian kasus tanah terlantar.Oleh karena itu pada tanggal 2Januari 2010, Presiden menetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 lebih tegas dalam pelaksanaannya dan tidak memberikan peluang waktu yang berkepanjangan pada pemegang haknya. Dengan sikap tegs demikian, masyarakat dipacu untuk memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan dan sifat pemberiannya yang bermanfaat meningkatkan ekonomi rakyat., serta membuka kesempatan lapangan kerja, yang berarti menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan