HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Hak ingkar bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan suatu kewajiban untuk ingkar dari pemberian kesaksian dikaitkan dengan adanya rahasia jabatan, berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, dalam hal apa Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya, dan dapatkah Notaris tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah batasan hak ingkar notaris sebagai pejabat umum dan konsekuensi hukum notaris yang tidak menggunakan hak ingkar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan mengguankan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Notaris karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka sebagaimana pasal 170 ayat (1) KUHAP. Notaris yang tidak menggunakan hak ingkar tidak membawa konsekuensi hukum dalam perkara pidana maupun perdata dengan menunjukkan akta otentik yang dibuatnya tersebut sebagai alat bukti yang sempurna. Konsekuensi hukum bagi notaris yang menggunakan hak ingkar dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi dan perpajakan yaitu ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana memalsukan atau membuat akta otentik yang palsu sebagaimana pasal 264 ayat (1) huruf a KUHP