KOMPETENSI KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

Notaris sebagai bagian dari profesi hukum telah memiliki kode etik yang diberlakukan untuk seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang merupakan salah satu alat kelengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia.Lahirnya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 67-81 mengatur pengawasan notaris yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawasan (MP). Lembaga ini seolah-olah menggantikan posisi, fungsi dan peran Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia yang ada sebelumnya. Dalam tesis ini penulis membandingkan perbedaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, agar dapat mengetahui perbedaan kewenangan antara antara dua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris. Sasaran penulis juga pada kewenangan Dewan Kehormatan dalam penegakan Kode Etik Notaris, dimana Dewan Kehormatan merupakan lembaga yang berkompeten dan memiliki kompetensi yang absolut dalam menegakkan kode etik notaris, karena lembaga ini memang bagian dari organ Ikatan Notaris Indonesia yang dibentuk untuk itu yang seluruh anggota Dewan Kehormatan Notaris berprofesi sebagai notaris, sehingga penegakan kode etik yang dilakukan oleh lembaga ini akan tetap menjaga kehormatan profesi notaris. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya