PENENTUAN HAK WARIS PEREMPUAN YANG BERAGAMA ISLAM DALAM AKTA WARIS

Notaris mempunyai kewenangan membuat akta waris dengan didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sedangkan hak membuat akta waris bukan hanya milik masyarakat Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing saja, akan tetapi juga hak bagi masyarakat Indonesia asli. Sistem hukum waris yang sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia adalah sistem hukum waris Islam yang diperuntukan bagi masyarakat yang beragama Islam, hukum waris Barat (BW) diperuntukan bagi masyarakat keturunan Eropa dan Timur Asing, dan hukum waris Adat bagi masyarakat yang tidak beragama Islam. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa hukum waris yang diterapkan dalam pembagian harta warisan, adalah berdasarkan pada agama pewaris. Tidak ada hak opsi dalam penerapan hukum waris ini. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat Islam dan Notaris menggunakan hukum waris Islam sebagai dasar dalam pembagian harta warisan pewaris. Pandangan masyarakat yang selama ini timbul, tentang hukum waris Islam yang tidak adil dikarenakan bagian perempuan yang selalu lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki, adalah pandangan yang salah. Hukum waris Islam dalam memberikan bagian harta warisan kepada perempuan tidak mutlak selalu lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki. Segala sesuatu yang berasal dari ketentuan Allah pasti adil. Hal ini dapat diketahui dengan mengkaji lebih dalam tentang pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam dengan menggunakan teori Recoin (penafsiran Al-Qur�an secara kontekstual). Oleh karena itu, dirasakan betapa pentingnya seorang Notaris mendalami hukum waris Islam, selain hukum waris Barat dan hukum waris Adat. Sehingga Notaris mampu memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat Islam yang datang kepadanya untuk membuat akta waris