IMPLIKASI HARTA PERKAWINAN, STATUS DAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Perkawinan antara Moudy Wilhelmina dan Junaidi Ahmadi alias Jun Mahir sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena ketika itu Junaidi Ahmadi alias Jun Mahir masih terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974. Mengenai status harta dalam hal ini harta bersama dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat, selama tidak dibuat dalam suatu perjanjian dianggap sebagai suatu harta milik bersama (suami-isteri) / harta gono-gini. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Moudy Wilhelmina dan Junaidi Ahmadi alias Jun Mahir adalah anak sah, karena dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga akan mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya sebagaimana pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974. Jadi anak tersebut bukan merupakan anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya atau saudara ibunya sebagaimana pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974