KEABSAHAN AKTA OTENTIK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK

Seorang Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Notaris, yang apabila dalam pembuatannya telah memenuhi syarat formal dari Akta Notaris sebagai akta otentik akan mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal, serta materiil dari Akta Notaris, sehingga dapat berfungsi dan mempunyai kegunaan sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian. Bukti pembayaran yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris, dalam pembuatannya harus memperhatikan baik ketentuan di dalam pasal 1320 B.W., pasal 1382 B.W. maupun ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I , Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) , Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal. 39, serta Pasal 52 UU Jabatan Notaris. Apabila dalam pembuatan bukti pembayaran dalam bentuk Akta Notaris telah melanggar beberapa ketentuan tersebut dapat mengakibatkan baik Akta Notaris tersebut dapat dibatalkan, Akta Notaris tersebut batal demi hukum, maupun Akta Notaris tersebut nilai kekuatan pembuktiannya sebagai Akta di bawah tangan