EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA

Syarat keabsahan hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan harus telah terdaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar pada Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertipikat hak atas tanah sesuai dengan pasal 23 PP No. 40 Tahun 1996. Pembebanannya sebagai jaminan juga harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan oleh Kantor Pertanahan diterbitkan sertifikat hak tanggungan dengan irah-irah kalimat �Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa�. Selain itu sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Eksekusi hak tanggungan menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 memberi jaminan kepastian hukum bagi kreditur dalam pengembalian kredit yang disalurkannya, karena dengan didaftarkannya sertifikat hak pakai atas tanah negara sebagai jaminan kredit, maka jika debitor wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi baik dengan kekuatan sendiri atas dasar perjanjian yang penjualannya melalui kantor lelang maupun dengan penetapan pengadilan untuk dilakukan penjualan lelang atas hak pakai tanah milik negara tersebut