KEABSAHAN IKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH

Konstruksi hukum perjanjian Ikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dinyatakan sah sepanjang syarat “materiilnya” telah terpenuhi oleh para pihak, yaitu telah dibayarnya harga tanah tersebut oleh pihak pembeli atau telah memenuhi kesepakatan dari apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Sedangkan untuk syarat “formal” Ikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah yang harus dipenuhi yaitu pihak penjual berhak dan berwenang menjual tanahnya, sedangkan bagi pihak pembeli harus memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik Atas Tanah. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut diatas juga harus tunduk terhadap ketentuan Pasal 1320 BW yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Akibat hukum bagi para pihak atas ikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dihadapan Notaris dikatakan sah sepanjang telah memenuhi syarat “materiil” bagi para pihaknya, yaitu pihak penjual berhak dan berwenang menjual tanahnya, sedangkan bagi pihak pembeli harus memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik Atas Tanah. Selain itu syarat “formal” yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam Jual Beli Hak Atas Tanah adalah jual beli tanah tersebut harus dibuktikan dengan akta yang yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No.37 Tahun 1997. Hal tersebut diatas akan ditindaklanjuti, dimana akta jual beli tanah tersebut harus didaftarkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya setempat untuk dicatat dalam daftar Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat dari pemilik yang lama (penjual) menjadi pemilik yang baru (pembeli)