PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Keberadaan masyarakat hukum Adat maupun hak-hak tradisionalnya perlu dilindungi, khususnya hak ulayat yang memiliki peranan penting dalam menentukan kelangsungan hidup masyarakat hukum Adat. Namun pada perkembangannya masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat hukum Adat ini, yang menyebabkan kedudukan masyarakat hukum Adat makin termarginalisasi. Otonomi daerah, yang membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat, sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum Adat ini. Sayangnya masih banyak pemerintah daerah yang belum memahami kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum Adat, sehingga tujuan tersebut tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, sasaran penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaturan hak perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah terhadap hak ulayat masyarakat hukum Adat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya