ASPEK KONTRAKTUAL RESI GUDANG DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Dalam pengelolaan barang yang dilakukan oleh pemilik barang dan pengelola gudang terdapat satu perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian pengelolaan. Dalam perjanjian pengelolaan berisi tentang pernyataan penyerahan barang dari pemilik barang dan penunjukan pengelola gudang untuk melakukan pengelolaan barang termasuk penerimaan, penyimpanan dan penerbitan Resi Gudang serta penyerahan barang bagi pemegang atau penerima hak jaminan Resi Gudang. Hal tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi pengelola gudang hanya bertindak sebagai lembaga administrasi penata usahaan atas barang yang di simpan di gudang bukan lembaga jaminan yang secara khusus mengatur tentang jaminan kebendaan. Pasal 12 UU Sistem Resi Gudang beserta penjelasannya menyatakan undang undang ini menciptakan lembaga hukum jaminan tersendiridiluar lembaga jaminan yang telah ada yang disebut hak jaminan atas Resi Gudang, dari pernyataan pasal diatas dapat diasumsikan bahwa pasal 12 UU Sistem Resi Gudang tersebut menciptakan lembaga jaminan baru, hal tersebut tidak sesuai karena Resi Gudang bukan merupakan lembaga jaminan baru, walau dengan banyak kekurangan yang terjadi akan tetapi lembaga jaminan yang ada saat ini masih bisa bertahan untuk mengiringi lajunya sektor ekonomi yang semakin pesat. hak jaminan atas Resi Gudang yang merupakan jaminan kebendaan hal ini dikarenakan obyek jaminan Resi Gudang bisa diperjual belikan dan penguasaan Resi Gudang ada pada debitor. banyaknya kesamaan karakteristik antara jaminan Resi Gudang dan jaminan fidusia yang telah ada di Indonesia dapat di asumsikan bahwa Resi Gudang bukan merupakan lembaga jaminan yang baru dikenal dalam masyarakat. Undang Undang Sistem Resi Gudang hanya membentuk sistem jaminan baru dan bukan melahirkan lembaga jaminan baru