LELANG GAGAL DAN LELANG ULANG DALAM PENGGADAAN JASA KONSTRUKSI

Dari aspek anggaran pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi adalah kegiatan belanja pemerintah yang alokasi anggarannya sangat besar. Sedang dari aspek yuridis, pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi merupakan kegiatan hukum yang memiliki ruang lingkup pengaturan undang-undang yang cukup luas, maka pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus disusun secara sistematis dan logis, baik dari aspek substansinya, prosedurnya maupun pengunaan wewenang pelaksananya. Pelaksanaan pengadaan jasa pekerjaan kontruksi oleh pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah nomor : 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan jasa pekerjaan konstruksi acapkali terjadi kegagalan yang diakibatkan ketidakmampuan pihak-pihak dalam memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan jasa konstruksi tersebut. Faktor terbesar penyebab kegagalan pelelangan jasa konstruksi dalam praktek adalah banyaknya sanggahan peserta pelelangan yang terbukti benar, baik karena alasan terjadinya kesalahan prosedur pelaksanaan pemilihan penyedia jasa maupun karena alasan terjadinya praktek KKN antara pelaksana pengadaan dengan penyedia jasa dan/atau terjadinya persekongkolan tender baik vertikal maupun horizontal. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa betapapun ketatnya norma yang telah dirumuskan dan standar-standar teknis telah diciptakan, namun karena luasnya cakupan teknis dan yuridis layanan jasa konstruksi, maka penyempurnaan-penyempurnaan tetap harus dikerjakan terus-menerus seiring dengan kemajuan dibidang jasa konstruksi dan tehnologi informasi