KEKUATAN MENGIKAT SERTIFIKAT PENGUJIAN MUTU PANGAN OLAHAN YANG DITERBITKAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DALAM KAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai potensi untuk mengakses pasar dunia tidak terhindar dari tuntutan persyaratan standar mutu. Oleh karena itu untuk kepentingan nasional, Indonesia mengadopsi hasil standar mutu dari ISO tersebut kedalam standar Nasional Indonesia (SNI). Dilihat dalam PP No.28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka pelaksanaan SNI ada yang diberlakukan secara wajib dan diberlakukan sukarela. Khusus produk pangan olahan untuk pelaksanaan pemenuhan standar mutunya yang tidak wajib SNI atau SNI sukarela di bawah pengawasan Balai Besar POM, ditandai dengan sertifikat pengujian mutu pangan olahan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh laboratorim Balai Besar POM yang terakreditasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat persetujuan terhadap produk pangan olahan yang diedarkan Sertifikat pengujian mutu produk pangan olahan yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) secara formal dan substansial memberi jaminan keamanan produk bagi konsumen dalam kaitannya dengan produk yang diedarkan di masyarakat . Namun masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran jaminan mutu produk pangan olahan yang sudah bersertifikat pengujian mutu pangan setelah produk diedarkan karena adanya kelemahan dalam sistem pangan. Kelemahan ini disebabkan oleh tidak adanya keselarasan antinomi hukum antara kewajiban pelaku usaha dengan hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK Selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Konsumen kurang bersifat proaktif terhadap produk pangan olahan yang diedarkan. Pembinaan dan pengawasan baru dilakukan setelah ada issu di media massa atau ada korban dari kasus produk pangan olahan yang sudah mempunyai surat ijin edar tetapi tidak memenuhi standar pangan olahan yang dipersyaratkan. Dalam hal terjadi sengketa konsumen akibat kerugian yang diderita konsumen mengkonsumsi produk pangan olahan bersertifikat pengujian mutu pangan olahan, maka sertifikat pengujian mutu pangan olahan merupakan bukti tertulis yang berupa akta outentik. Sehingga sertifikat mempunyai bukti sempurna dan kekuatan mengikat dalam pembuktian. Namun apabila menurut penilaian Hakim, Konsumen berhasil membuktikan ketidakbenaran substansi kekuatan mengikat sertifikat pengujian mutu pangan olahan, maka sertifikat pengujian mutu pangan tersebut kehilangan kekuatan mengikat dan pelaku usaha (produsen) wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atau tidak membebaskan pelaku usaha dari gugatan ganti rugi konsumen