PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai mitra yang sama-sama melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal, 41, pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun fungsi yang dimiliki DPRD meliputi : fungsi legislasi; fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah serta akibat hukum pelaksanaan pengawasan tersebut. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus dengan prosedur yang benar dan baik dimulai dari awal pengawasan sampai tahap akhir, sehingga tujuan dari pengawasan tersebut dapat tercapai. Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD, disebabkan karena tidak dilaksanakan prosedur dan adanya pelanggaran oleh pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga ada sanksi-sanksi hukum yang dapat dikenakan pada si pelanggarannya. Harapan dari penulis, kiranya tesis ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya