PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

Syarat keabsahan perkawinan antar warga negara yang dilangsungkan di luar negeri yang harus dipenuhi yaitu syarat formil dan syarat materiil serta dicatatkan. Syarat materiil yang harus dipenuhi bagi warga negara Indonesia berhubungan dengan syarat-syarat perkawinan dan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Syarat materiil ada kaitannya dengan status personalia yaitu kaedah-kaedah yang mengikuti seseorang kemanapun orang tersebut pergi maksudnya status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (lex patriae). Sedangkan syarat formal diarahkan pada suatu bentuk tindakan dalam hal ini perkawinan yang dinilai menurut hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kernbali ke Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 37 UU No. 23 Tahun 2006. Perkawinan antar warga negara yang dilangsungkan di luar negeri jika telah dilangsungkan memenuhi syarat formal dan meteriil serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri karena perkawinannya dinyatakan sah, terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan terhadap anak yang dilahirkan sebagai anak sah sesuai dengan pasal 42 UU Perkawinan, mengenai kewarganegaraan anak dan mengenai hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan antar warga negara dan salah satu adalah berkewarganegaraan Indonesia