PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala hal yang yang bersangkutan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (uit hoofde van Zijn ambt). Seorang Notaris wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan tersebut merupakan suatu kewajian Notaris yang wajib menjaga rahasia jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4, dan pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya untuk melakukan kewajiban tersebut maka akibatnya di dalam praktek dia akan mengalami kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Dengan dihubungkannya pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 ayat 1 huruf e mengenai rahasia jabatan Notaris dengan Pasal 66 UUJN maka terdapat kontradiksi dan pilihan antara kewajiban Notaris untuk memegang teguh rahasia jabatan di satu pihak dengan penegakan hukum sebagai kepentingan yang lebih tinggi di pihak lain. Pembuat undang-undang, melalui ketentuan Pasal 66 UUJN, mengecualikan keabsolutan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, disertai syarat adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Sasaran Penyusun dalam tesis ini adalah Mengetahui dan membahas mengenai pelaksanaan kewajiban rahasia jabatan Notaris serta mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabata