Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah

Kepindahan PNS dalam sistem otonomi daerah didasarkan atas ketentuan pasal 130 dan 131 UU No. 32 Tahun 2004 dan didasarkan atas formasi untuk pegawai yang pindah tersebut. Mengenai formasi kepegawaian ini dapat dilihat dari laporan tahunan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, meskipun ada formasi kepegawaian, namun permohonan kepindahan belum tentu dikabulkan karena juga harus mempertimbangkan alasan pengajuan perpindahan atau mutasi tersebut dan kebutuhan PNS disesuaikan dengan yang diperlukan di daerah tersebut sesuai dengan formasi yang ada. Pegawai Negeri yang permohonan mutasi ditolak, padahal menurut formasi kepegawaian berdasarkan laporan tahunan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupeten/Kota ada dan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PNS yang kepindahannya ditolak adalah menggugat ganti kerugian atas dasar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak PNS