WEWENANG MAJELIS PENGAWAS MENURUT UUJN

Agar Notaris dapat melakukan tugas dan jabatannya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik (code of conduct) dari Notaris, maka Notaris harus berada dalam pengawasan suatu lembaga yang independen dan netral demi kepentingan masyarakat umum. Dalam pasal 67 UUJN pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM R.I. dimana dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (pasal 67 ayat (2)). Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut diharapkan oleh pembentuk Undang-undang merupakan lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karenanya para Notaris dituntut untuk bertanggungjawab dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, jika tidak maka akan berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya. Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah penelitian hukum normartif, dengan menggunakan bentuk pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dalam pembahasan permasalahannya. Pokok permasalahan yang dibahas mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas menurut Undang-undang Jabatan Notaris serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas? Keberadaan Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan profesionalisme dan kehormatan Notaris serta dapat menumbuhkembangkan kesadaran bagi setiap Notaris untuk melaksanakan tugas dan jabatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kode etik Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan diharapkan lebih baik dari Notaris yang diperiksa dan untuk itu diperlukan adanya pelatihan secara berkelanjutan pada para anggota Majelis Pengawas Notaris. Hendaknya MPP yang menerima banding dari Notaris yang dijatuhi sanksi dan PTUN yang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Notaris yang keberatan atas putusan Majelis Pengawas, memahami dan menguasai seluk beluk hukum dan dunia Notaris sehingga dalam menjatuhkan putusan didapatkan putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Dan sasaran penulis dalam tesis ini adalah wewenang Majelis Pengawas menurut UUJN. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya