KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, hanya Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang berwenang membuat akta koperasi. Padahal menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, termasuk akta koperasi sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang bukan oleh suatu Keputusan Menteri. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian hukum dalam rangka penyusunan tesis ini di fokuskan pada dua hal. Pertama, Pengaturan kewenangan pembuatan akta koperasi yang didalamnya terdapat konflik norma. Kedua, kedudukan hukum akta koperasi yang dibuat oleh notaris bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian hukum yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: (1) notaris berdasarkan UUJN berwenang membuat akta koperasi tanpa harus tunduk pada Kepmen 98 Tahun 2004. (2) Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris bukan NPAK tetap sah. Apabila akta pendirian koperasi ditolak pengesahannya oleh Dinas Koperasi, pendiri atau notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTU