PERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAS DASAR AKTA DIBAWAH TANGAN

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah apakah peralihan hak atas tanah bisa dilakukan dibawah tangan dan apakah peralihan hak atas tanah dilakukan dibawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan karena sejak tahun 1961 khususnya pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta yang menjelaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dan Peralihan Hak Atas Tanah yang dilakukan dibawah tangan sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 jo Penjelasan Pasal 24 tentang Pembuktian Hak Lama PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tetapi jika Peralihan Hak Atas Tanah tersebut dilakukan setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 maka peralihan tersebut harus di buktikan dengan Akta PPAT