Penerbitan Obligasi oleh Perusahaan Daerah

Karakteristik Perusahaan Daerah : Perusahaan Daerah didirikan melalui Peraturan Daerah yang bersifat memberi jasa,menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Kekayaan Perusahaan Daerah merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Direksi selaku pengurus Perusahaan Daerah dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham. Berdasarkan konsep modal yang diperolehnya dan prosedur pertanggungjawaban organ di dalam Perusahaan Daerah, secara eksplisit berlaku aturan hukum privat, maka Perusahaan Daerah merupakan badan hukum privat yang melaksanakan usahanya guna kepentingan publik. Oleh karena itu jenis obligasi yang dapat diterbitkan oleh Perusahaan Daerah adalah obligasi korporasi (Corporate Bonds). Prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan obligasi oleh Perusahaan Daerah adalah sama dengan penerbitan obligasi korporasi pada umumnya, yaitu setelah dilakukan due diligence oleh konsultan hukum dan akuntan publik, Perusahaan Daerah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Jika dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari tidak ada tanggapan dari Bapepam-LK, maka pendaftaran dinyatakan efektif. Selanjutnya Perusahaan melakukan pemasaran atau public expose kepada masyarakat. Setelah pemasaran dilakukan serta pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK, maka perusahaan dapat melakukan penawaran umum di pasar perdana dan pasar sekunder. Apabila terjadi gagal bayar, bentuk tanggung gugat yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah adalah pemenuhan prestasi, yaitu penerbit obligasi harus melakukan pembayaran hutang pokok dan bunga. obligasi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh penerbit obligasi adalah melakukan rescheduling pembayaran, baik hutang pokok maupun bunga obligasi