PEMBEDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN TENTANG PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang terdiri dari beragam suku (etnis), adat dan budaya. Keberagaman ini lambat laun akan menimbulkan pencampuran etnis. Meskipun terdapat keberagaman tersebut, tetapi secara keseluruhan mereka tetap merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang harus mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, demikian pula dalam lingkup hukum waris. Hak untuk mewaris di Indonesia dibuktikan dengan sebuah keterangan waris. Ketentuan tentang pembuatan Keterangan Waris (yang dalam bahasa belanda disebut verklaring van erfrecht) yang berlaku sampai saat ini diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 juncto Pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Agraria/PMA No. 3 Tahun 1997. Ketentuan ini membedakan pembuatan keterangan waris berdasarkan etnis, yaitu bagi pribumi yang pembuatannya diserahkan pada Lurah/Camat, bagi keturunan Tionghoa diserahkan pada Notaris dan bagi keturunan Timur Asing lainnya (Arab, India,dll) diserahkan pada BHP. Ketentuan yang seperti ini bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, UU Kewarganegaraan dan UU Administrasi Kependudukan. Untuk itu maka ketentuan ini seharusnya dikesampingkan karena tidak relevan untuk diberlakukan