KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS JANDA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

hukum yang mengaturnya. Hal ini tidak lepas dari masih berpengaruhnya sistem hukum di Indonesia oleh hukum Pemerintah Hindia Belanda Sistem kewarisan bagi warga negara Indonesia yang berlaku saat ini adalah: a. sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.) b. sistem hikum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilinial di Minangkabau, patrilinial di Batak, bilateral di Jawa dan lainnya; c. sistem kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perihal kewarisan tidak lepas dari adanya orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris, harta yang ditinggalkannya disebut harta waris dan penerima waris disebut ahli waris. Kewarisan kepada ahli waris terjadi karena hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Ahli waris karena hubungan perkawinan ini sering timbul permasalahan karena tidak jarang orang mempunyai istri lebih dari satu atau poligami namun perkawinannya tidak dicatatkan. Pada kondisi yang demikian ini tentunya sulit untuk menjawab apakah janda tersebut ahli waris atau bukan, karena jika ditinjau dari segi sahnya perkawinan, perkawinan tersebut belum sah, namun jika ditinjau dari segi kehidupan bersama sebagaimana suami istri, seharusnya mendapat bagian dari warisan. Tesis ini memfokuskan pada kedudukan dan hak mewaris janda dalam perkawinan poligami. Kedudukan janda dalam perkawinan yang sah terhadap harta peninggalan suami hanya terhadap harta bersama. Hak mewaris janda dalam perkawinan poligami sebatas hanya menikmati harta asal almarhum suaminya