Hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi menurut tokoh Al-Washliyah dan tokohn Muhammadiyah di Kec.Kualuh Hilir kab. Labuhanbatu Utara

Judul ini di ambil untuk menyelesaikan permasalahan terkait hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi menurut tokoh alwashliyah dan muhamdiyah. Dimana Dalam pelaksanaan perjanjian hutangpiutang yaitu perjnjian antara petani dengan tokeh padi (orang yang memberikan hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut petani akan mendapatkan pinjaman uang dari tokeh padi untuk mengerjakan sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran perkwintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen. Dan dari pelaksanaan ini pertentangan antara ulama di kecamatan Kualuh Hilir berbeda. Patut bahwa penelitian ini di bahas. Skripsi ini berisi atas lima bab dimana per babnya diisi dengan masing masing penjelasan. Di Bab I yang berisi tentang latar belakang, di bab II berisi tentang Kajian Pustaka tinjauan umum tetnang hutang piutang, di Bab III berisi tentang Sejarah Alwashliyah dan Muhammadiyah, di Bab IV berisi tetang Hasil Penelitian dan di Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan kajian lima bab ini nantinya bisa menjawab dari permasalahan. Dan adapun metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif dimana berpungsi membandingakan dua pendapat atau lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik diantara dua pendapat tersebut. Dan adapun hasil penelitian ini menjelaskan tentang hukum hutang piutang bersyarat antara petani dan tauke padi ini menjelaskan bahwa jenis akad ini menurut hemat penulis adalah haram disebabkan mengandung unsur ghoror. Dimana peminjaman ini berdasarkan unsur pemaksaan