PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG TERHADAP PEMILIK TANAH DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI

PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG TERHADAP PEMILIK TANAH DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGIYeni Afrilla Yanis Rinaldi Suhaimi ABSTRAKLahirnya perjanjian bangun bagi disebabkan karena para pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 junto Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian bangun bagi antara pengembang dengan pemilik tanah lahir dari persetujuan. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan, perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Perjanjian bangun bagi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh pihak pengembang dengan pihak pemilik tanah, pada hakikatnya tersebut harus dapat menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, supaya terpenuhinya asas keseimbangan/proporsionalitas. Dalam praktiknya, klausula dalam perjanjian bangun bagi belum memberikan perlindungan hukum, salah satu sebabnya karena kesalahan para pihak dalam proses pembuatan perjanjian, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Untuk itu perlu dikaji perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak berdasarkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, beberapa penyebab perjanjian bangun bagi yang belum memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah, kedudukan hukum pengembang dan pemilik tanah dalam perjanjian bangun bagi yang tidak seimbang, serta untuk mengetahui tanggung jawab pengembang kepada pemilik tanah dalam perjanjian bangun bagi.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi, yang bersumber dari dokumen tertulis, seperti akta perjanjian bangun bagi, jurnal hukum, buku teks, artikel dan bahan hukum tertulis lainnya.Hasil penelitian menunjukkan, perjanjian bangun bagi belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan pengembang. Salah satu sebabnya karena proses dibuatnya akta perjanjian itu sendiri tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan pengembang. Seperti, kurangnya klausula-klausula yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dengan jelas dan terbuka, agar keinginan para pihak dapat tergambar dengan jelas dalam perjanjian bangun bagi. Sebab lain seperti, terdapat perbedaan tanggal yang dicantumkan oleh notaris, pihak pemilik tanah yang tidak pernah menghadap di hadapan notaris namun terdapat tanda tangan di dalam akta tersebut, serta tidak adanya minuta akta yang disimpan oleh notaris, yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tanda-tangan tersebut benar milik pihak pemilik tanah.Disarankan kepada notaris, dalam membuat akta perjanjian bangun bagi, perlu ditambahkan beberapa klausula di dalam perjanjian tersebut, seperti jika tanah merupakan tanah warisan, harus ada surat keterangan ahli waris dengan dikeluarkannya fatwa oleh Mahkamah Syariah, serta pemilik tanah dapat melakukan pemanggilan melalui media masa, seperti koran dan radio, jika pihak pengembang sudah melebihi jangka waktu, tidak juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pembangunan. Diharapkan agar proses pembuatan perjanjian bangun bagi, para pihak lebih aktif untuk bertanya kepada orang yang mengerti hukum, agar perjanjian yang dibuat dapat memberikan keseimbangan bagi pihak pengembang dan pemilik tanah, dan para pihak sama-sama dapat dilindungi kepentingannya oleh perjanjian tersebut.Kata Kunci: Perjanjian Bangun Bagi, Asas Keseimbangan, Perlindungan Hukum.LEGAL PROTECTION THAT IS BALANCED AGAINST LAND OWNER IN DEVIDED BUILD AGREEMENTYeni Afrilla Yanis Rinaldi Suhaimi ABSTRACTThe issuance of the divided build agreement was due to the parties agreeing to bind themselves in the agreement, in accordance with the provisions of Article 1313 junto Article 1338 of the Civil Code. The divided build agreement between the developer and the land owner comes from the agreement. Article 1233 of the Civil Code states that an agreement is present because of approval or because of the law. The divided build agreement must not conflict with laws and regulations, decency and public order, and must meet the legal requirements of the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The agreement made by the developer with the land owner, in essence, must guarantee legal protection for the parties, so that the principle of balance/proportionality is fulfilled. In practice, the clause in the divided build agreement has not provided legal protection, one of the reasons is because of the mistakes of the parties in the process of making the agreement, so that it can harm one party. For this reason, it is necessary to study balanced legal protection for the parties based on the application of the principle of proportionality in treaty law.This study aims to explain, some of the causes of divided build agreements that have not provided legal protection for landowners, the legal position of developers and landowners in unbalanced divided build agreements, as well as to find out the developer's responsibility to landowners in divided build agreements.This study is a type of normative legal research, through a legislative approach and a conceptual approach. The source of legal material in this research was obtained from the study of documentation, which originated from written documents, such as a deed of building agreement, legal journals, textbooks, articles and other written legal materials.The results showed, divided build agreements have not been able to provide legal protection for landowners and developers. One reason is because the process of making the deed of agreement itself does not provide legal certainty for land owners and developers. Like, the lack of clauses that regulate the rights and obligations of the parties clearly and openly, so that the wishes of the parties can be clearly illustrated in the divided build agreement. Other causes such as, there are differences in the dates listed by the notary, the land owner who has never appeared before a notary but there is a signature in the deed, and there is no minuta deed kept by the notary, which can be used as evidence that the signature The property belongs to the land owner.It is recommended to the notary, in making the deed of divided build agreement, it is necessary to add several clauses to the agreement, such as if the land is inherited land, there must be a statement of heirs with the issuance of a fatwa by the Sharia Court, and the land owner can make summons through the mass media, such as newspapers and radio, if the developer has exceeded the time period, it also does not show good faith to complete the construction. It is hoped that the process of making a divided build agreement, the parties are more active in asking people who understand the law, so that the agreement made can provide a balance for the developer and the land owner, and the parties can both be protected by their interests by the agreement.Keywords: Divided Build Agreement, Balance Principle, Legal Protection