KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSIMENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Teuku Ulya Murtadha. TMiDahlan AliMohd Din????? ABSTRAK ?Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenanganmembuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan olehundang-undang. Notaris berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakanyang diawasi oleh PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidanapencucian uang. Kewajiban mana yang melahirkan sedikit kewenanganyang bersifat pasif bagi notaris sehingga dalam melaksanakan kewajibantersebut notaris tidak memiliki pegangan. Notaris dalam menjalankantugasnya tersebut sebagai pejabat umum, notaris seharusnya bersifatindependen atau mandiri serta tidak terikat oleh siapapun dan oleh instansiapapun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas dan norma hukumyang terkait dengan pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksimencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensinotaris sebagai pejabat umum dan kewenangan notaris dalam PeraturanMenteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimanasebelumnya terlebih dahulu dilakukan kajian terhadap asas-asas dan normanormahukumyaitu norma hukum yang tidak sejalan dengan norma lainnyadan asas hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Data-data ini dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagaipihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalampelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut notaris tidak diberikankewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebutdianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti denganamandemen UUJN dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.sehingga notaris sebagai pejabat umum tidak dirugikan dengan perluasankewajiban itu.Kata Kunci : Notaris, Kewajiban Melapor, Kewenangan ?Mahasiswa ?? Pembimbing Utama ??? Pembimbing Pendamping NOTARY OBLIGATION IN SUBMITTING REPORT OF SUSPICIOUSTRANSACTION OVER MONEY LOUNDERING PREVENTION AND IT'S ERADICATION. Teuku Ulya Murtadha. TMDahlan AliMohd Din????? ABSTRACT ?Notary is a public officer authorized to issue authentic act andother authorities settled by law. The statute Number 8 year2010 concerning Money Laundering Prevention and It's Eradicationobliged notary to send report of suspicious transaction supervisedby PPATK in doing so the case that may regard to money laundering. Theobligation that beget a few passive authorities to notary so thatto implement it notary has nowhere to stand on. Notary in performing it'sduty as a public officer, should be independent and not being tied up byanyone and any institution. The purpose of the research is to analyze the legal norm inperforming the obligation of reporting the suspicious transaction indemanding notary service toward notary independency as a public officer,notary's obligation generally and notary's authority based on StipulationLetter of Law and Human Right Minister Number 9 year 2017 The research is a normative-juridical which preceded by earlierstudy over legal norm the norm that may not correspond to legal principle,and other norms. Legal references include primer legal references,secondary legal references and tertiary legal references. All of these dataanalyzed qualitatively. The output of research reveals that notary settlement as a reporterparty is not interrupting notary's independency however in realizing thatparticular obligation notary has no sufficient authority and that obligationpartially considered as too far for notary to performed it. Notary's determination as a reporter party must be followed byamendment of Notary Post statute and clear, exact authority. So that notaryas public officer will cost nothing upon the authority extension. Keywords: Notary, Obligation to Report, Authority ?Postgraduate Student of Syiah Kuala Law Faculty ?? Chairman of Supervising Committe ??? Vice of Supervising Committ