Tinjauan Fikih Jinayah terhadap pertimbangan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten: studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Jinayah terhadap pertimbagan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten studi Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN.Kln”. Dalam hal ini ada dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum pada sanksi tindak pidana penodaan agama di Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln dan kedua, Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.sus/2017/PN.Kln. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan data penelitian yang dihimpun menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa tidak sesuai bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas lex spesialis derogat legi generalis yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk jarimah riddah dengan hukuman pengganti berupa takzir. Penerapan hukuman takzir pada tindak pidana penodaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Klaten dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan: pertama, tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban