Analisis Al-Maslahah terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk

Skripsi yang berjudul “Analisis Al-Mas}lah}ah Terhadap Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang Perlunya Pencatatan Rujuk” adalah hasil penelitian lapangan (field research) terkait masalah rujuk akibat talak raj’i putusan dari Pengadilan Agama yang tidak dicatatkan atau di sahkan di KUA. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk? 2) Bagaimana analisis al-mas}lah}ah terhadap pendapat Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang perlunya pencatatan rujuk? Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis menggunakan teori-teori al-mas}lah}ah terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk. Hasil penelitian terhadap pendapat Kepala KUA menyatakan bahwa rujuk akibat talak raj’i yang kasusnya sudah dibawa ke Pengadilan Agama, sudah diputus dan keluar akta cerainya jika sebelumnya telah melakukan rujuk masih dalam masa iddah yang hanya berdasarkan Fikih klasik saja, tidak ada saksi, tidak dicatatkan dan disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka rujuk tersebut harus diulang kembali di KUA, artinya dicatatkan atau di sahkan kembali di depan PPN di KUA untuk mengambil buku nikah di Pengadilan Agama. Sesuai dalam pasal 163-169 KHI dan Pasal 30, 31 Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Tinjauan al-mas}lah}ah terhadap pendapat Kepala KUA tentang perlunya pencatatan rujuk mengandung mas}lah}ah, yaitu dengan dicatatkan atau disahkannya kembali rujuk tersebut merupakan sesuatu yang dipandang baik untuk menarik suatu manfaat serta sejalan dengan tujuan syariat yang disebut sebagai al-mas}lah}ah. Diantaranya yakni untuk melegalkan status suami istri, mendapatkan kembali buku nikah, mendapatkan kepastian hukum, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Tujuan tersebut untuk mencapai suatu kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia yang bersifat mutlak yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan bagi manusia. Berdasarkan uraian di atas diharapkan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih mengetahui serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya penyuluhan atau sosialisasi dari pihak KUA atau penyuluh Agama Islam kepada masyarakat umum agar lebih mengetahui tentang apa yang dianggap baik atau buruk oleh Islam dan Negara