Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang: studi Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan pengadilan Negeri Karawang Nomor: 141/Pid.Sus.2018/PN.Kwg, sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, , pendapat ahli hukum yang kemudian di analisis dengan tekhnik deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tentang tindak pidana perdagangan orang, yang diputus oleh Hakim dengan Pasal 296 KUHP dengan unsur “memudahkan pencabulan” dirasa kurang tepat. Dari putusan hakim yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya terdakwa telah melakukan kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Pasal 2, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17. Kedua, Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan oleh terdakwa Nurlaila alias Ela Binti Sukatma termasuk dalam kategori raqabah yang artinya perbudakan, hamba sahaya, orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu yang nantinya dapat diperjual belikan. Ancaman hukum Islam yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman ta’zir. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: (1) Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007, (2) Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara kasus di atas tidak menggunakan asas lex specialis derogate legi generalis. Padahal jika kasus tersebut ditelaah lebih dalam unsur-unsur kejahatan pelaku mengarah pada Undang-undang khususnya yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, (3) Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktek serupa seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada pihak berwenang