PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BIDANG KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 1995 - 2000)

Realitas yang ada dalam sejara.h Peradilan Agama di Indonesia, meskipun sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi hukum materialnya masih sangat bervariasi atau berserakan di dalam berbagai buku fiqh yang dalam memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Kenyataan ini memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu tidak adanya kepastian atau kelugasan hukum. Sering terjadi, bahwa terhadap satu kasus hukum yang sarna, lahir putusan yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Putusan seorang hakim di suatu tempat atau waktu terhadap satu jenis kasus, sering berbeda dengan putusan hakim di tempat lain atau di waktu yang lain. Hal ini dipandang dari sudut prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan merupakan kenyataan yang tidak sehat. Juga akan berdampak kurang baik bagi para pihak yang berperkara dalam masalah hukum yang sama di pengadilan yang berbeda pada lingkungan Peradilan Agama tetapi putusannya berbeda. Melalui proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemerintah berusaha menyusun sebuah buku fiqh (hukum Islam) sebagai hukum material di lingkungan Peradilan Agama dan sebagai pedoman atau rujukan para hakim agama dalarn memutuskan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dikarenakan KHI dikeluarkan dalam bentuk lnpres, maka timbullah beberapa masalah, yang pada garis besamya terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang yang berpendapat bahwa menggunakan KHI tersebut adalah wajib dan yang berpendapat bahwa KHl hanya sekedar buku terapan saja. Keadaan yang demikian, membuat penyusun ingin meneliti lebih jauh, bagaimana kenyataan yang ada berkaitan dengan pemberlakuan KHI di Pengadilan Agama, khususnya dalam menyelesaikan perkara kewarisan, serta problematika yang dihadapi dalam pemberlakuan kompilasi tersebut. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai obyek penelitian dalam rentang waktu tahun 1995 sampai 2000. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara dan juga aturan nonnatifitas agama Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penetitian ini adalah yuridis yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan nonnatif yang didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijtihad ulama dan kaidah iiliyyah. Berdasarkan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan deduktif, maka dapat terungkap bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agarna Sleman selaku pemegang kekuasaan dalam proses penyelesaian perkara khususnya yang berkaitan dengan perkara kewarisan selalu menggunakan Kill sebagai dasar hukum, selagi itu ditemukan dalam kompilasi tersebut Hal tersebut tentunya tanpa menafikan kebebasan dan kemandirian para hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, memandulkan kreatifitas dan penalaran, serta menutup pintu dalam usaha penerobosan dan pembaharuan hukum ke arab yang lebih aktual dan bersifat kekinian serta antisipatif[