ETIKA POLITIK NURCHOLISH MADJID

Kehendak politik Islam untuk memperjuangkan formalisme dalam struktur negara, menjadikan Islam sebagai dasar negara, partai Islam dan sebagainya menuai tantangan keras oleh negara. Demi pembangunan ekonomi yang kuat, Orde Baru menekankan prinsip pokok bahwa pembangunan ekonomi lebih utama daripada demokrasi politik, berakhirnya kepentingan ideologis :dari apa yang ada di masa lalu, dan politik stabilitas untuk mengendalikan mobilitas sosial yang membahayakan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam 25 tahun pertama Orde Baru, gagasan politik Islam telah menjadi sasaran kecurigaan ideologis-politis oleh negara. Kelompok umat Islam selalu menjadi obyek penting bagi rezim Orde Baru yang harus ditundukkan dan dijinakkan.Etika politik Nurcholish Madjid adalah pemikiran yang berusaha melakukan perubahan paradigmatik atas kecenderungan formalisme politik Islam tersebut dan mensintesiskan kembali keislaman yang berbenturan dengan keindonesiaan. Jargon "Islam, Yes; Partai Islam, No" yang dikemukakannya merupakan kritik keras atas kecenderungan apologetik kelompok Islam terhadap konsep negara Indonesia. Lewat jargon ini, Nurcholish berusaha menghapuskan mitos Islam politik sebagai pembangkang atau oposan terhadap negara dengan menolak watak simbolis dan ideologisnya. Selain itu, hal ini memperjelas bahwa Islam harus lebih ditegaskan komitmennya pada nilai-nilai etik Islam itu sendiri dari pada partai-partai Islam. Atas dasar itulah, penulis melakukan penelitian atas dua pokok masalah yang mampu menjawab pandangan etika politik menurut Nurcholish Madjid tersebut. Pertama, bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik ? Kedua, bagaimana kontekstualisasi pemikiran etika politik Nurcholish Madjid tersebut dalam politik praktis ? Kedua rumusan masalah di alas, mcngharuskan penulis untuk menggunakan metode yang tepat, sebagaimana tipe pcnelitian yang bersifat literar dan rumusan masalah yang disebutkan, penulis menggunakan metode klasifikasi, induktif, deduktif, kesinambungan historis dan interpretasi. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan pendekatan historis-politik keagamaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, etika politik dalam pemikiran Nurcholish Madjid lebih menekankan substansi dari nilai etis politik Islam dari pada keharusan menegakkan formaslisme gagasan politik Islam seperti Negara Islam, Islam sebagai dasar Negara atau pun Islam sebagai ideologi Negara. Prinsip-prinsip etis tersebut dalam Islam tercermin dalam keharusan untuk musyawarah (syura), keadilan (al'adl), dan egalitarianisme (al-musawah). Kedua, konsekuensi dari prinsip-prinsip etis tersebut dalam politik, menurut Nurcholish Madjid harus diwujudkan dengan mengembangkan watak universal, plural, dan inklusivisme dalam berpolitik. Oleh karenanya, kontekstualisasi etika politik tersebut dalam politik praktis diwujudkan oleh Nurkholish Madjid dengan penerimaannya atas Pancasila, perjuangan untuk menegakkan demokrasi, dan membangun kerukunan antar umat beragama