TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ALIMENTASI ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA DALAM HUKUM POSITIF

Hadirnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum antara orang yang melahirkannya (kedua orang tunya) dengan anak tersebut. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang selanjutnya akan melahirkan hak dan kewajiban. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Jadi antara orang tua dan anak terdapat kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum positif bahwa orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan memberi nafkah anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya, demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tuanya dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka dalam keadaan tidak mampu. Dalam ketentuan undang-undang kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak tersebut di antaranya diatur dalam Pasal 321 dan Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban alimentasi tersebut adalah suatu kewajiban yang memaksa dan tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu terdapat konsekuensi yuridis yang ditimbulkan apabila terjadi kelalaian atau ketidakpatuhan atas ketentuan yang telah mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak tersebut. Di antara konsekuensi yuridis yang terdapat dalam ketentuan hukum positif ialah pertama, pencabutan kuasa asuh atau kekuasan orang tua terhadap anak sebagaimana termuat pada Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Kedua, penampungan sementara bagi anak dalam suatu lembaga swasta atau negara sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, dengan memelihara dan menyediakan kebutuhan dirumahnya apabila yang berkewajiban memelihara tidak mampu memberi nafkah kepada orang yang dibawah pemeliharaanya (orang tua atau anak) sebagaimana tercermin dalam Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang diatur dalam hukum positif mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dengan anak dan konsekuensinya tersebut merupakan upaya yang menarik untuk dikaji. Hal itu memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti ketentuan hukum yang berlaku di negara ini apakah sesuai dan dapat diterima secara hukum Islam, mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan rujukan yang harus dilaksanakan bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu apa saja yang ditentukan dalam hukum positif tersebut patut dianalisis supaya dapat diambil darinya bukan saja normanorma dari adanya aturan tersebut, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam