PROSES DEMOKRATISASI DALAM SISTEM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SlYASAH SAR'IYYAH

Salah satu tujuan demokrasi adalah menyegarkan kembali komitmen dan moralitas serta mengganti kepemimpinan secara demokratis. Pemilu pada tahun 2004 sangat strategis karena menentukan nasib dan kelanjutan transisi demokrasi itu sendiri. Apakah Indonesia akan mencapai fase demokrasi yang terkonsolidasikan atau sebaliknya terjebak dalam pola siklus. Jika proses demokrasi berjalan linear, transisi demokrasi akan diikuti fase konsolidasi dan kemudian menuju ke kematangan demokrasi, adapun pola siklus yakni perkembangan politik bergerak dari rezim otoriter ke demokratis dan kembali lagi kepada otoriter. Suatu tujuan yang dicapai dengan cara demokratis akan lebih memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada dicapai secara tidak demokratis. Sistem pemilu yang diundangkan dalam UU No.12/2003 adalah salah satu cara yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, lain cerita ketika dalam UU tersebut proses demokratisasi diabaikan atau dimonopolir, maka Indonesia tak bergerak seincipun dari otoritarianisme sejarah Orde Baru. Menunjuk banyaknya pasal yang kontroversial dalam UU No.12/2003 tentang pemilu, prakondisi kearah konsolidasi demokrasi kelihatannya tidak terwujud, seperti perumusan pasal tentang sistem proporsional terbuka (pasal 6) yang kemudian dikoreksi dalam pasal 107 ayat 2b yang mengkooptasi seseorang untuk memilih tanda gambar saja sehingga mengarahkan sistem tersebut menjadi sistem pi:oporsional tertutup atau proporsional murni. Pasal 143 tentang perumusan batas kuota minimal perolehan suara (electoral treshold) yang sangat diskriminatif karena menyamaratakan semua partai, jumlah keanggotaan DPD yang bertentangan dengan UUD 1945, serta hegemoni partai (representasi parpol) terhadap fungsi dan wewenang DPD. Masih banyak lagi pasal-pasal kontroversial dalam UU No.12/2003 yang membahayakan dan mereduksi nilai-nilai demokrasi sehingga perlu direvisi dan dikontrol secara bersama. Perumusan pasal-pasal dari UU No.12/2003 seharusnya ditekankan pada kemaslahatan umat yang lebih luas, bukan dimanipulir dan dimonopoli untuk kepentingan kelompok apalagi untuk kepentingan sendiri. Dalam perumusan UU No.12/2003, komunikasi timbal batik antara rakyat yang lebih luas dengan legislatif merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menuju proses pembangunan politik yang demokratis, sehingga tidak menjadikan UU tersebut eli tis. Atau bisa juga menjadikan UU terse but sebagai mediasi dialogis antara apa yang dibutuhkan rakyat saat ini dan apa yang seharusnya diperjuangkan oleh wakilnya di DPR. Islam sebagai agama solve of problem, nilai-nilai dasar dan semangatnya bisa dijadikan landasan atau rujukan dalam perumusan UU pemil