KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)

Masalah perempuan dan ketidakadilan gender adalah isu sentral yang telah dirasakan oleh perempuan selama berabad-abad lamanya. Kektidakadilan itu terbentuk dari konstruksi sosial yang di\opang dari pemahaman keberagaman yang bias gender. Pemahaman tersebut biasanya disosialisasikan dalam masyarakat menjadi satu ajaran fiqh yang dogmatis dan tidak terbantahkan lagi. Diantara isu-isu tersebut adalah keniscayaan menghadirkan perempuan dalam perkawinan sebagai saksi. Perkawinan dalam Islam diatur sangat jelas sedemikian rupa, diantara syarat-syarat perkawinan adalah hadirnya dua orang saksi, saksi dalam perkawinan dianggap sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Saksi bisa terdiri dari dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Mayoritas ulama' sepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya perkawinan. Yang menjadi ikhtilaY adalah apabila tidak ditemukan dua orang saksi laki-laki dalam perkawinan tersebut, maka apakah boleh mengangkat perempuan sebagai saksi ?. Sedangkan perkawinan akan segera dilaksanakan. Dalam masalah ini, penyusun hanya membatasi pemikiran kedua tokoh yang dianggap cukup representatif untuk mewakili dari dua aliran pemikiran dalam usul fiqh, di mana Imam Abu -Hanifah dari go Iongan ahli ar-ra 'yi yang mengedepankan kemaslahatan, sementara Imam asy-Syafi'i seorang tokoh yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat (tawassut) atau antara ahl ar-ra 'yi dan ahl al-h.adfs. Menurut Imam Abu- Hanifah, bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan, karena antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya sama-sama dapat menjadi saksi, baik dalam masalah harta ataupun yamg lainnya. Sementara Imam asy-Syafi'i berada di pihak yang menentang perempuan sabagai saksi dalam perkawinan meskipun disertai seorang laki-laki. Menurutnya, tidak bolehnya perempuan sebagai saksi dalam perkawinan itu karena dominannya emosi, kurang akuratnya perempuan dalam melihat persoalan dan terbatasnya pengetahuan atas berbagai persoalan. Perkawinan tetap tidak sah meskipun dua orang saksi perempuan itu disertai seorang laki-laki. Yang menyebabkan mereka berbeda pendapat adalah adanya perbedaan interpretasi di kalangan fuqaha' terhadap nas al-Qur'aii dan as-Sunnah khususnya dalam bidang Hukum, di samping karena perbedaan kajian epistimologis yaitu metode dalam mengistinbatkan Hukum, juga karena perbedaan kondisi, sosial, linkungan, kebudayaaan yang melingkupi dan pandangan pribadi masing-masing fuqaha'. Kemudian hasil dari interpretasi para ulama' (jiqh) yang tidak lepas dari pengaruh konteks sosial-budaya pada zamannya, dan hasil interpretasi itu sanggup menjadikan nasib perempuan sebagai korban berabad-abad. Dari sini perlu diadakan penafsiran kembali (reinterpretasi) terhadap teks dan melihat maqaS,id asy-syarr'ah adalah sebuah tatanan baru yang mungkin dapat menetralkan fiqh yang tidak memilki keberpihakan terhadap perempuan serta adil dalam mengantarkan manusia kepada rabb-nya dengan tanpa memandang suku bangsa, ras dan jenis kelamin