STUDI PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA

lslam.sebagi agama paripurna tentu rnerniliki sudut pandang tersendiri dalam rnengatasi persoalan hutang luar negeri. Pertama dari segi hukurn, fslam membolehkan perjanjian hutang luar negeri terutama dalam rangka memberikan pmJaman kebaikan kepada negara-negara lain yang membutuhkan, namun dengan syarat tidak ada sebab-sebab tertentu yang dapat mengharamkan perjanjian tersebut Dan kedua dari segi ekonomi, Islam telah rnenjadi landasan rnurni (genuine) pengembangan ilmu ekonomi islami yang dapat rnemberikan tingkat kepuasan maksimum bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik dalam dimensi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Saat ini keberadaan hutang !uar negeri Indonesia menimbulkan perdebatan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hutang luar negeri yang selain diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan, ternyata justru men_j<;di behar. pertumb11hari ek:onorni. Dalam rangka mengatc:::5i persoalan tersebut, tentu banyak sebab yang perlu diketahui, seperti pandangan hukum Islam terhadap sistem bunga hutang luar negeri dan pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia. Jenis penelitian yang dipakai dalam membahas persoalan ini adalah kepustakaan. Dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan bersifat normatif, yaitu dengan mengungkap realitas kesalahan dalam perjanjian hutang luar negeri saat ini berdasarkan tinjauan hukwn Islam. s~dangkan metode yang digunakan ialah kombinasi di antara metode induktifdeduktif, sehingga dengan cara demikian setelah data dianalisis dapat menjelaskan solusi bagaimana keharusan mengambil kebijakan hutang luar negeri ke depan. Dengan menganalisis data dapat d.iketahui, bahwa terjadi kesalahan dalam perjanjian hutang luar negeri saat ini. Kesalahan itu terungkap selain dari realitas kemudharatan yang terjadi, juga berdasarkan pada dalil-dalil hukum .5yara'. Dan dari kedua bukti tersebut kernudian dapat diambil kesimpulan; ba'1wa mensyaratkan tambahan pengembalian (bunga) dalam perjanjian hutang luar negeri adalah sama dengan riba. Selain Al1ah telah menegaskan: "maka bagimu pokok hartamu," menyaratkan tambahan pengembalian juga merupakan kezaliman. Karena riba dilarang oleh Allah dalam al-Qur'an dan terbukti dapat menimbulkan kemudharatan, maka dengan mengacu pada kaidah fiqh hukwnnya me11jadi hararn. Karena itu kebijakan yang perlu ditempuh dalam mengatasi kekurangan dana pembangunan ialah dengan cara kerjasama investasi bagi basil dengan negara-negara lain teruta!!la sesama negara Muslim, atau dengan hutang tetapi tanp;:i mensyaratkan tambahan pengembalian (riba)