AGAMA DAN NEGARA: STUD I PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

Hubungan antara agama dan negara merupakan persoalan krusial dalam sejarah pemikiran Islam. Di Indonesia, relasi antara dua entitas ini telah berlangsung bahkan sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pandangan bahwa Islam memiliki konsep tentang negara mengharuskan ajaran Islam dimasukkan dalam konstitusi atau hukum negara. Sementara pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak memiliki konsep baku tentang negara tidak mengharuskan bahkan menentang dimasukkannya ajaran atau syariat Islam dalam konstitusi atau hukum negara. Salah seorang pemikir Muslim yang banyak menyoroti aspek ini adalah Abdurrahman Wahid. Pemikirannya banyak mempengaruhi kalangan Muslim lain dan perannya dalam meredakan ketegangan antara umat Islam dan negara menyangkut persoalan ideologis sangat besar. Penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini dalam beberapa pernyataan: Bagaimana konsep Abdurrahman Wahid tentang agama dan negara serta bagaimana hubungan agama dan negara dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Berawal dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid secara lebih utuh dan komprehensif mengenai hubungan antara agama dan negara serta bagaimana Abdurrahman Wahid menempatkan posisi agama dan negara. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data utama melalui riset perpustakaan (library research). Teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapat r,nelalui pengkajian mendalam atas karya-karya Abdurrahman Wahid baik yang sudah dibukukan maupun tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid yang masih berupa artikel lepas yang dipublikasikan di berbagai tempat. Penelitian ini menyimpulkan, negara merupakan satu entitas yang harus dipisahkan dari agama. Negara tidak berhak mengurusi atau mencampuri urusan agama. Bahkan pengakuan terhadap suatu agama bukan merupakan wewenang negara, melainkan masyarakat (pemeluknya). Bagi Abdurrahman Wahid, peran negara harus ditekan sampai titik minimal, yaitu hanya pada pemberi bantuan saja. Di hadapan agama-agama yang hidup di Indonesia, negara harus menampilkan diri sebagai pihak yang netral agama. Menurut Abdurrahman Wahid, identitas Indonesia harus jelas dan tidak ambigu seperti sekarang yang enggan disebut negara agama, tapi juga tidak mau disebut negara sekular. Bagi Abdurrahman Wahid, Indonesia harus menjadi negara sekular yang menolak tegas formalisasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Negara sekular yang dimaksud Abdurrahman Wahid adalah ada pembagian wewenang antara urusan negara dan urusan keagamaan. Sekularisasi dalam pengertian ini harus dipahami sebagai upaya sistemik untuk memisahkan urusan agama dan urusan negara