IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BOTODAYAAN KECAMATAN RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kemiskinan di Indonesia semakin kompleks sehingga pemerintah memberikan beberapa program bantuan salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang di peruntukkan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang termasuk ekonomi lemah sehingga masyarakat tersebut bisa memenuhi kebutuhannya baik melalui akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan PKH dijalankan oleh pelaksana yaitu Pendamping PKH yang direkrut sesuai dengan keahlian maupun pengalaman sosial dan terikat dengan aturan perundangundangan. Adanya PKH sudah membawa perubahan dalam masyarakat baik jaminan sosial maupun pola pikir masyarakat. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaanProgram Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul pendamping PKH telah menjalankan semua tugas-tugas yang berupa kegiatan, verifikasi pendidikan dan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, pertemuan kelompok, rapat koordinasi pendamping dan menindak lanjuti permasalahan PKH dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat dan telah disetujui oleh berbagai pihak. Permasalahan yang sampai sekarang dihadapi yaitu kecemburuan sosial dari masyarakat Non-PKH yang merasa tidak adil. Pendamping PKH belum menemukan solusi terbaik karena hanya menjalankan tugas dan mematuhi segala aturan yang ada. Jika tidak menjalankan tugas sesuai aturan akan dikenai sanksi baik sanksi berat maupun ringan sehingga tidak mengutamakan hasil dari pelaksanaan PKH. Pelaksanaan PKH menerapkan prinsip meliputi prinsip standarisasi dan formalisasi, prinsip pembagian kerja dan spesialisasi, prinsip hirarki otoritas, prinsip profesional dan prinsip dokumen tertulis. Dalam penerapan prinsip menjalankan sesuai dengan pedoman PKH yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Dan juga Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjalankan kegiatan ataupun tugas-tugas diluar dari aturan yang ada di perundang-undangan yang sudah ditetapka