Studi pandangan masyarakat adat dayak muslim kota palangka raya tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat

Nafkah merupakan kewajiban ayah terhadap anak dan sekaligus tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebagai implementasi dan efektivitas hukum adat terhadap nafkah anak yang membebankan tanggung jawab kepada ayah pasca putusnya perkawinan karena perceraian adat. Fokus masalah pada penelitian ini: (1) Bagaimana pandangan tokoh adat Dayak tentang hak nafkah anak pasca perceraian adat?, (2) Bagaimana pelaksanaan hukum adat Dayak dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian adat?, (3) Bagaimana pengawasan hukum adat Dayak dalam tinjauan hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, jenis penelitian Hukum Empiris sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Tokoh Adat dan para Subjek yang berlatar belakang seorang Janda. Bahwa pendapat tokoh adat mengenai hak nafkah anak pasca perceraian adat ialah ayah yang berkewajiban memberikan nafkah pada anak hingga anak tersebut dewasa diperkuat dengan teori U’rf kebiasaan yang baik jika di dalamnya tidak terdapat kemafsadatan. Dalam pelaksanaan hukum adat Dayak hak nafkah anak pasca perceraian terlaksana dengan baik namun tidak dengan sendirinya tentu dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan sebagai bentuk laporan. Kemudian pengawasan terhadap pemberian hak nafkah anak pasca perceraian adat dari Lembaga Kedamangan berbentuk adanya sanksi seperti sanksi sosial yang diberikan oleh adat. ABSTRACT Livelihood is the father's obligation to the child and at the same time the responsibilities that must be fulfilled. As an implementation and effectiveness of customary law on children's livelihood which imposes responsibility on fathers after marriage breakup due to customary divorce. The focus of the problem in this study: (1) What are the views of Dayak traditional leaders about the right of livelihood of post-divorce children ?, (2) How is the implementation of Dayak customary law in the provision of children after divorce ?, (3) How is the supervision of Dayak customary law in a review Islamic law?. This study used a descriptive qualitative approach, the type of Empirical Law research primary data sources were obtained from interviews with Customary Leaders and Subjects with a Widow's background. Whereas the opinion of traditional leaders regarding the right of livelihood of post-divorce children is that the father who is obliged to provide a living to the child until the child is adult is strengthened by the theory of goodU'rf habitif there is no interpretation in it. In the implementation of customary law Dayak the right to livelihood of a child after a divorce is carried out well but not necessarily of course with the complaint from the party concerned as a form of report. Then the supervision of the granting of the right of livelihood of children after custom divorce from the Kedamangan Institute takes the form of sanctions such as social sanctions given by adat