Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di SPBU Galangan Kapal Kota Makassar (2) Untuk mengetahui prosedur perlindungan pekerja perempuan di SPBU Galangan Kapal Kota Makassar sudah sesuai menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (3) Untuk mengetahui faktor yang menentukan terlaksananya perlindungan pekerja perempuan di SPBU Galangan Kapal Kota Makassar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 1 orang manager operasional SPBU Galangan Kapal dan 7 orang operator perempuan di SPBU Galangan Kapal. Sedangkan data sekunder...
Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran k...
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan me...
Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenta...
Penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Putusan No.04/Pdt.G...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Lab...
Tujuan penulisan penelitian ini untuk menganalisa kebijaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi ...
Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng masih menjadi masalah serius. Salah satu indikasinya ...
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik m...
Dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, berdasarkan Peraturan ...
Penelitian ini untuk mengetahui 1) Gambaran Usaha Dangke Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Anggeraja ...
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daera...
Ketika masyarakat menganut paham patriarki, akan menjadi masalah bagi perempuan untuk terlibat dalam...
Sipandu Beradat merupakan sistem keamanan dan ketertiban yang mengintegrasikan kegiatan antar kompon...
Upah atau imbalan atau penghargaan dalam bentuk uang merupakan hak dari tiap pekerja setelah tuntas ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemanfaatan lahan pekarangan yang dimiliki masyarak...
Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran k...
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan me...
Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenta...
Penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Putusan No.04/Pdt.G...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Lab...
Tujuan penulisan penelitian ini untuk menganalisa kebijaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi ...
Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng masih menjadi masalah serius. Salah satu indikasinya ...
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik m...
Dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik atas tanah, berdasarkan Peraturan ...
Penelitian ini untuk mengetahui 1) Gambaran Usaha Dangke Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Anggeraja ...
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daera...
Ketika masyarakat menganut paham patriarki, akan menjadi masalah bagi perempuan untuk terlibat dalam...
Sipandu Beradat merupakan sistem keamanan dan ketertiban yang mengintegrasikan kegiatan antar kompon...
Upah atau imbalan atau penghargaan dalam bentuk uang merupakan hak dari tiap pekerja setelah tuntas ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemanfaatan lahan pekarangan yang dimiliki masyarak...
Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap peredaran k...
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan me...
Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenta...