Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan: studi putusan Pengadilan Negeri Medan no. 319/pid.sus/2016/pn.mdn

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)” ini adalah penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.Sus/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yakni berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Majelis Hakim tersebut, tidak menerapkan adanya asas perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan memberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan; kedua, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn, di atas sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena tindak pidana tersebut termasuk ke dalam jarimah ta’zir yang hukumannya diserahkan berdasarkan ijtihad hakim. Dalam hal ini hukumannya tidak boleh melebihi dari batasan maksimal hudud akan tetapi harus berdasarkan kemaslahatan umum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada aparat penegak hukum terutama Majelis Hakim sebagai pihak yang memutus suatu perkara, diharapakan agar lebih aktif dalam menggali fakta-fakta serta dalam mempertimbangkan suatu perkara di persidangan sehingga hukumannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, kepada pemerintah diharapkan untuk membuka dan membuat lapangan kerja baru dan sebanyak-banyaknya agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga tidak mengorbankan orang lain untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari