Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Murabahah yang Disertai dengan Akad Wakalah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalahdi PT. BPRS Lantabur Jombang? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalahdi PT. BPRS Lantabur Jombang? Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Yaitu dengan menganalisis dalil-dalil Al-Qur an dan hadist tentang murabahah dan wakalahyang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah diPT. BPRS Lantabur Jombang adalah bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan memberikan kuasa kepada nasabah pengguna dana tersebut untuk membelanjakan sendiri barang-barang modal yang mereka butuhkan. Sedangkan penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah. Dari keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya akad murabahah terjadi sebelum barang menjadi milik bank. Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah yang dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah bertentangan dengan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan PBI No.7/46/PBI/2005 serta tidak memenuhi salah satu syarat jual beli didalam Islam yaitu barang yang diakadkan harus ada, milik sendiri, dan dapat diserahkan ketika akad. Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak BPRS Lantabur Jombang disarankan didalam melakukan transaksi murabahah yang disertai dengan akad wakalahuntuk melaksanakan akad wakalah terlebih dahulu, dan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank, maka barulah dilaksanakan akad murabahah